Drama Politik Bogor: Bro Ron dan Ibu Dewan Ketua Partai?

Kamis (3 April 2025) lalu, Ronald A. Sinaga—lebih dikenal sebagai “Bro Ron DM” atau Broron—mengunggah sebuah postingan di akun Instagram dan Threads miliknya yang secara terbuka menyinggung seorang Anggota DPRD Kota Bogor yang juga merangkap sebagai Ketua Partai. Dalam unggahan tersebut, Broron menulis tegas:

“Kepada Ibu Dewan DPRD Kota Bogor Merangkap Ketua Partai.

Selesaikan Urusan Dengan Ibu Rena Da Frina Segera!!

Atau Kita Adu Bacot di Pengadilan?

Kemarin-kemarin diusahain selesai sebaik mungkin malah banyak cing-cong.

Kalau masih sayang karir politik mu, ditunggu penyelesaiannya dengan FULL, NO DISCOUNT..!!” 

Unggahan ini sontak menjadi bahan perbincangan warganet, khususnya di kalangan pendukung Rena Da Frina–Teddy Risandi. Meski Broron tidak menyebut nama secara eksplisit, banyak netizen yang meyakini bahwa sosok yang dimaksud adalah Anita Primasari Mongan, S.E., M.Si., Ketua DPD Partai Demokrat Kota Bogor sekaligus Anggota DPRD periode 2019–2024.

Anita Primasari Mongan, S.E., M.Si., lahir di Bogor dan menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia sebelum meraih gelar Magister Ilmu Politik di Institut Pertanian Bogor. Sebelum terjun ke dunia legislatif, ia aktif sebagai pengurus Partai Demokrat Kota Bogor dan dikenal vokal memperjuangkan program pemberdayaan perempuan serta pembangunan infrastruktur kota. Dalam Pemilu Legislatif 2019, Anita terpilih sebagai Anggota DPRD Kota Bogor dari Dapil 5 (Tanah Sareal) dengan perolehan suara signifikan.

Di sisi lain, Ronald A. Sinaga atau Broron adalah figur publik yang cukup dikenal melalui kanal YouTube-nya “Bro Ron DM” (853 ribu subscriber) dan media sosial seperti Instagram dan Threads (@brorondm). Ia juga tercatat sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), CEO beberapa perusahaan. Broron kerap mengangkat isu-isu sosial dan politik secara blak-blakan, sehingga setiap pernyataannya sering menjadi sorotan publik.

Isi unggahan Broron menekankan tuntutan penyelesaian “urusan” antara sang Ketua Partai dengan Calon Wali Kota Bogor, Rena Da Frina, sebelum menempuh jalur hukum. Kalimat “Adu Bacot di Pengadilan?” menunjukkan nada tantangan terbuka untuk membawa persoalan ini ke ranah perdata atau pidana, jika itikad baik tidak terwujud. Postingan tersebut juga disertai foto candid Broron bersama Rena Da Frina, mempertegas kaitan isu dengan Pilkada Bogor 2024.

Menanggapi gejolak ini, Anita Primasari Mongan akhirnya buka suara melalui konferensi pers di Kantor DPD Partai Demokrat Kota Bogor. Ia meminta Broron untuk menemui dirinya secara langsung agar persoalan dapat dibicarakan dengan baik:

“Ketika saya diminta menyelesaikan, temuilah saya. Bicara baik-baik apa yang mesti diselesaikan dan bagaimana supaya selesai semua. Rena saja tidak mau ditemui kok, mana itikad baiknya? Apalagi Broron, siapa dia kok sampai menjatuhkan nama saya di Medsos?”

Anita menegaskan tidak ada masalah pribadi antara dirinya dan Rena Da Frina, sehingga ia merasa tidak ada urusan yang perlu dibawa ke meja hijau. Pernyataan ini sekaligus menepis anggapan bahwa ada “mahar politik” atau tawar-menawar dukungan dalam Pilkada Bogor yang melibatkan dirinya 

Di lain pihak, Broron mempertahankan sikapnya. Ia menyatakan bahwa upaya komunikasi secara baik telah dilakukan berulang kali, namun tak kunjung direspons. Menurutnya, ia tidak pernah menyebut nama Anita secara eksplisit, sehingga tidak ada alasan untuk marah:

“Saya tidak pernah sebut dia. Gak usah sewot,” ucap Broron saat dikonfirmasi Radar Bogor

Kasus ini juga memicu perdebatan mengenai fenomena rangkap jabatan politik. Beberapa pakar menilai, ketika seorang legislator juga memegang jabatan struktural partai, dapat terjadi benturan kepentingan dan mengurangi independensi fungsi pengawasan DPRD. Komisi Hukum DPR bahkan pernah menyoroti potensi konflik kepentingan dalam rangkap jabatan semacam ini.

Semua pihak diharapkan mengedepankan dialog terbuka dan mekanisme penyelesaian non‑litigasi agar konflik ini tidak semakin meruncing. Bagi Anita Primasari Mongan, ini ujian kepemimpinan sekaligus kesempatan menegaskan integritasnya. Bagi Broron, sikapnya mencerminkan cara baru berpolitik yang balk-blakan. Sementara bagi warga Bogor, polemik ini menjadi pengingat pentingnya etika dan profesionalisme dalam kontestasi politik daerah.