Seorang Wisatawan Puncak Meninggal karena Kelelahan

Foto: tempo.co.id

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Nurunnisa Setiawan, melakukan evaluasi terhadap kondisi lalu lintas di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penilaian ini dilakukan setelah seorang wisatawan bernama NM (56) meninggal dunia diduga karena kelelahan saat berlibur.

Nurunnisa, yang merupakan anggota DPRD dari Dapil III atau kawasan Puncak, mengungkapkan bahwa penataan kawasan wisata Puncak perlu dikaji bersama antara pemerintah daerah dan pusat, termasuk dalam hal lalu lintas dan transportasinya.

"Relokasi PKL Puncak memang mengubah estetika kawasan Puncak. Namun, ada hal substansial yang mesti dilihat, yakni kenyamanan dan keamanan para wisatawan," ujarnya di Cisarua, Senin, 16 September 2024.

Sebagai warga Puncak, Nurunnisa menilai masih banyak aspek yang perlu diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dan pemerintah pusat, terutama dalam hal mengatasi kemacetan.

"Hampir setiap akhir pekan dan libur panjang, saya merasakan keringat kemacetan seperti para wisatawan lain. Ini harus segera ada jalan keluar untuk melerai kemacetan yang sifatnya tidak sementara," jelasnya.

Dia juga meminta pemerintah pusat untuk memaksimalkan penggunaan jalan alternatif di Puncak guna mengurangi kemacetan di jalan utama.

"Ada beberapa jalur alternatif yang penggunanya belum dimaksimalkan. Ini juga bisa jadi salah satu solusi dalam melerai kemacetan," paparnya.

Kemacetan, menurut Nurunnisa, juga disebabkan oleh kendaraan roda dua yang tidak diatur oleh rekayasa lalu lintas yang berlaku saat ini. Banyak kemacetan di titik-titik tertentu disebabkan oleh kendaraan roda dua.

"Bukan mendiskriminasi, kendaraan roda dua yang tidak diatur sering kali menjadi penyebab kemacetan. Ke depan kendaraan roda dua juga harus diatur rekayasa lalu lintasnya, baik ganjil genap ataupun dengan cara lain," ungkapnya.

Nurunnisa juga meminta Pemerintah Kabupaten Bogor untuk meningkatkan pelayanan darurat di setiap titik rawan kemacetan.

"Wisatawan yang terjebak macet, tidak sedikit haus dan lapar. Sementara itu, para PKL sudah tiada. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk memberikan solusi kenyamanan lain seperti membuat pusat pelayanan darurat di titik rawan kemacetan," jelasnya.