Angka Kemiskinan Ekstrem Kota Bogor Turun

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, membuka Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2024 dan menyerahkan insentif fiskal tahun 2024 untuk kategori tersebut, di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, pada Rabu (18/9/2024).

Beberapa kepala daerah, termasuk Kota Bogor, kembali menerima insentif fiskal karena dinilai mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Penjabat Wali Kota Bogor, Hery Antasari, turut hadir dalam rakor dan menerima insentif tersebut.

Secara nasional, penurunan angka kemiskinan ekstrem diikuti oleh pengurangan kemiskinan di semua provinsi serta sebagian besar kabupaten dan kota di Indonesia. Kini semakin banyak daerah yang angka kemiskinan ekstremnya sudah di bawah 1 persen. Tingkat kemiskinan ekstrem yang semula 1,12 persen pada Maret 2023 kini turun menjadi 0,83 persen pada Maret 2024. Dalam pidatonya, Wapres meminta agar pemerintah daerah yang menerima penghargaan dapat memanfaatkan insentif ini untuk memperkuat berbagai program penanggulangan kemiskinan ekstrem yang tepat sasaran.

“Maksimalkan pemanfaatan dana insentif fiskal ini untuk memperkuat program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, terutama untuk kegiatan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat,” tegas Wapres.

Wapres juga meminta agar penentuan target penerima program kemiskinan ekstrem menggunakan Data Pencarian Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE), sehingga intervensi menjadi lebih tepat sasaran dengan mengutamakan kelompok masyarakat miskin dengan akses terbatas, penduduk lanjut usia, dan penyandang disabilitas.

“Intensifkan sinergi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri di sektor potensial,” ucapnya.

Setelah rakor, Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari, menyatakan bahwa insentif fiskal ini diberikan sebagai apresiasi dari pemerintah pusat dan Wapres kepada daerah yang telah berkontribusi menurunkan angka kemiskinan ekstrem.

"Baik kontribusi dari APBD-nya maupun dari upaya-upaya lain yang Pemkot Bogor lakukan, sehingga memiliki prestasi tingkat percepatan penurunan kemiskinan ekstrem yang signifikan," jelas Hery.

Kota Bogor, lanjut Hery, adalah salah satu dari lima kota di Jawa Barat yang mendapatkan insentif. Ia juga menyampaikan bahwa Wapres berharap program dan upaya penurunan tingkat kemiskinan ekstrem di daerah bisa terus berlanjut.

"Pak Wapres menginginkan upaya percepatan ini terus dilakukan, karena sekarang tingkat kemiskinan ekstrem nasional sudah menurun dibandingkan tahun lalu pada bulan yang sama. Pemkot Bogor terus berupaya setiap tahun menurunkan kemiskinan ekstrem, terus sampai ke tingkat yang paling rendah, kalau bisa melebihi angka nasional," tutup Hery.

Dalam rakor tersebut, hadir mendampingi Wapres, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.