Cabang Kantor Pos di Kabupaten dan Kota Bogor
01 September
Bogor, 01 Desember 2020 – Masih menunggu kabar selanjutnya hingga saat ini. Pada 27 November lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah mengajukan dana pinjaman bantuan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke Pemerintah Pusat.
Tak tanggung-tanggung, nilai total dana bantuan yang di
ajukan ke pemerintah pusat mencapai angka Rp 500 miliar. Nilai yang tidak
sedikit tersebut pasti di harapkan masyarakat agar peruntukannya benar-benar
digunakan secara tepat oleh pemerintah. Mengingat tugas utama pemerintah adalah
sebagai perangkat yang menjalankan kepentingan masyarakat.
Pada Senin 30 November, di temui Republika secara langsung
usai peresmian Jalan Parung Banteng, di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor
Timur, Kota Bogor. Bima Arya Sugiarto
selaku Wali Kota Bogor menyebutkan kepada wartawan, dana sebesar Rp 500 miliar
tersebut jauh berkurang jika di bandingkan anggaran yang telah di ajukan
sebelumnya.
Bima Arya merincikan di depan awak media bahwa, dana Rp 500
Miliar tersebut akan digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan dan
infrastruktur lain. Antara lain yaitu pembangunan gedung baru Rumah Sakit Umum
Daerah (RSUD) Kota Bogor, pengembangan kawasan Surya Kencana, pelebaran
jembatan Otista, dan perawatan jembatan Sempur.
Dikatakan juga oleh Bima Arya bahwa, pengajuan pinjaman dana
tersebut telah di sepakati secara substansi oleh anggota DPRD Kota Bogor. Dan
dalam prosesnya dokumen-dokumen yang telah diserahkan tersebut pastinya masih
akan di pelajari dulu oleh pemerintah pusat satu per satu sebelum di setujui.
Meski tidak terlambat, Bima Arya mengaku, penyerahan
dokumen-dokumen pengajuan dana pinjaman PEN tersebut mepet dengan batas waktu
yang telah ditentukan. Namun, Ia mengharapkan agar keempat hal yang diajukan
Pemerintah Kota Bogor tersebut kedepannya bisa segera di jalankan.
Sebelumnya, dana yang di ajukan Pemerintah Kota Bogor untuk
PEN lebih besar lagi yakni sebesar Rp 768 miliar. Dana tersebut yang tadinya
akan ditujukan untuk revitalisasi kawasan GOR Pajajaran. Namun pada akhirnya,
diketahui jumlah yang diajukan berubah dan turun menjadi Rp 500 miliar. Bahkan
peruntukannya juga di alihkan dengan pertimbangan kondisi kebutuhan saat ini.
Sedangkan mengenai kelanjutan nasib revitalisasi GOR
Pajajaran sendiri, Bima Arya menyebutkan antara dua opsi yakni akan menunggu
bantuan lain dari pemerintah atau akan di alihkan ke Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD). Namun dengan jumlah yang tidak sebesar pengajuan
pinjaman sebelumnya dengan alasan terbatasnya dana APBD.
Sebelumnya sudah ada masukan dari anggota DPRD Kota Bogor,
mengenai rencana Pemerintah Kota mengambil pinjaman sebesar Rp 768 Miliar
melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional, Atang Trisnanto selaku Ketua DPRD
Kota Bogor menilai bahwa, pembangunan GOR Pajajaran belum terlalu mendesak dan
harusnya bukan menjadi prioritas.
Ia menyarankan, bila mengingat saat ini dunia sedang
dirundung pandemi selama setahun belakangan, khususnya masyarakat kita sedang
berada di tengah situasi Covid-19 yang
belum kunjung berakhir, seharusnya Pemerintah Kota Bogor lebih mengutamakan
hal-hal yang lebih mempunyai manfaat untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Seperti misalnya dengan memperhatikan kebutuhan akan peningkatan fasilitas layanan kesehatan yakni pembangunan rumah sakit, penyediaan sumber daya manusia yang memadai di bidang kesehatan beserta kesejahteraannya, penambahan ruas jalan, dan infrastruktur lainnya.
0 Komentar